Manokwari, TopbNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRPB) melaksanakan pengawasan program kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024 di 7 Kabupaten se-Provinsi Papua Barat. Pengawasan dimulai, hari ini, Kamis (13/3).
Tim DPR Papua Barat perwakilan komisi-komisi, turun ke daerah untuk melihat secara langsung kegiatan pekerjaan fisik yang bersumber dari APBD Provinsi tahun 2024 tersebut, apakah sesuai dengan laporan pertanggung jawab pihak ketiga atau bermasalah.
“Sebenarnya nomenklaturnya tentang pengawasan Otsus namun efisiensi anggaran jadi kita gunakan sekaligus pengawasan, realisasi dan target APBD di tahun 2024”, kata Wakil Ketua II DPR Papua Barat Syamsudin Seknun, kepada wartawan di Manokwari, Rabu (12/3).
Syamsudin mengatakan, pihaknya akan melacak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan OPD Provinsi di 7 Kabupaten, para wakil rakyat ini melihat pekerjaan fisik yang sudah dikerjakan dinas PUPR, Kesehatan, Pendidikan serta OPD teknis dapat dipertanggungjawabkan seratus persen.
Pasalnya, DPR Papua Barat mendapat informasi data bahwa sejumlah pekerjaan yang belum selesai dikerjakan bahkan mangkrak, sehingga agenda ini untuk mengkonfirmasi langsung kebenarannya.
“Yang jelas bahwa kalau ada temuan di lapangan maka kita akan lihat kendalanya seperti apa, apakah kendala terkait dengan geofrafis yang sulit atau seperti apa”, ujar Seknun.
Politisi muda partai NasDem itu menegaskan, hasil pengawasan APBD 2024 ini akan dilanjutkan dengan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi DPR Papua Barat dengan OPD terkait untuk mengevaluasi kembali persoalan yang ditemukan.
Ditegaskannya bahwa persoalan yang ditemukan pada saat pengawasan APBD tahun anggaran 2024 akan menjadi catatan khusus bagi DPR Papua Barat.
“Tidak menutup kemungkinan akan menjadi rekomendasi lembaga secara resmi kepada Bapak Gubernur untuk melakukan evaluasi sebelum roling jabatan OPD di lingkup pemerintah provinsi Papua Barat”, tambahnya.
Ditambahkan Sase, sapaan akrab Syamsudin, agenda kedewanan ini seharusnya dilaksanakan pada bulan Februari 2025 namun karena padatnya kegiatan serta persiapan pelantikan Gubenur dan Wakil Gubernur Papua Barat sehingga baru dilaksanakan pada bulan maret.
Dikatakan Sase, pengawasan dilaksanakan lebih duluan sebagai bahan evaluasi menjelang laporan pertanggung jawaban kepala daerah tahun 2024 yang akan disampaikan nanti. (*/ref)