Manokwari, TopbNews.com – Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Dinas Pertanian, Hortikultura, dan Perkebunan Papua Barat, Muhammad Patiran, menyoroti tantangan pengelolaan lahan pertanian yang ada di Papua Barat.
Dalam diskusi yang berlangsung Dinas Pertanian, Hortikultura,dan Perkebunan Papua Barat, Jumat (18/10), Patiran menekankan bahwa masalah utama bukan hanya mengenai luas lahan yang sedang disiapkan oleh pemerintah, tetapi juga bagaimana mengoptimalkan lahan tidur yang sudah ada. Ia menyatakan bahwa lahan-lahan ini seharusnya dilihat sebagai potensi yang harus didorong oleh pemerintah.
Salah satu isu krusial yang dibahas adalah ancaman hama dan penyakit tanaman, khususnya pada tanaman padi. Menurut Patiran, pemerintah perlu hadir lebih aktif dengan memberikan dukungan berupa dana, sarana, dan prasarana untuk mengatasi serangan hama ini.
Ia mencontohkan, di salah satu wilayah SP2, pada periode tanam Agustus hingga Oktober, serangan hama telah menyebabkan kerusakan produksi padi hingga 30 ton. Jika masalah ini tidak segera diatasi, kerugian serupa bisa terjadi lagi pada periode Oktober hingga Desember.
Patiran juga menyinggung tentang pengelolaan anggaran di sektor pertanian yang dinilai belum efektif. Meskipun anggaran sudah disalurkan, pengelolaannya dinilai tidak tepat sasaran. Sebagai contoh, ia menyebut bahwa para petani di lapangan harus merogoh kocek pribadi untuk membeli bahan aktif pestisida karena kurangnya dukungan dari pemerintah. Hal ini menurutnya menunjukkan adanya kekurangan dalam pengawasan internal, sehingga perlu dilakukan evaluasi ulang.
Lebih lanjut, Patiran menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menanggulangi masalah darurat ini. Menurutnya, jika langkah-langkah pencegahan tidak segera diambil, kerugian produksi padi bisa terus berlanjut, yang pada akhirnya akan berdampak pada ketahanan pangan di wilayah Papua Barat.
“Kita di Papua sangat bergantung pada nasi sebagai makanan pokok. Jika produksi padi terus terganggu, hal ini akan berpengaruh besar pada masyarakat yang sudah terbiasa mengonsumsi nasi. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih cepat tanggap dalam mengatasi masalah ini,” ujar Patiran.
Patiran berharap, adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, dinas pertanian, serta balai pengawasan hama dan penyakit untuk memastikan langkah-langkah pencegahan dan penanganan serangan hama dapat berjalan efektif. (*/KY)