
Manokwari, TopbNews.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Partisipatif dan Peluncuran Hasil Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat, Sabtu (31/8).
Kegiatan dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
Kegiatan dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie, didampingi Sekretaris dan anggota bersama Forkopimda di Ballroom Hotel Aston Niu Manokwari.
Ketua Panitia, Fredrik Abidondifu dalam laporannya menyampaikan bahwa dalam konteks Pilkada yang akan datang, penting untuk memahami potensi kerawanan yang dapat mengganggu proses pemilihan.
Menurutnya, hasil dari pemetaan ini adalah buah dari kerja keras dan kolaborasi dari seluruh pihak untuk mewujudkan pemilu yang bersih, jujur dan adil.
Melalui pemetaan ini, pihaknya berharap dapat menjadi panduan bagi semua pihak dalam merumuskan langka-langkah preventif, meningkatkan pengawasan dilapangan dan menjadi tolak ukur untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak diiginkan dalam proses pilkada.
Selain itu juga dapat meningkatkan pengawasan dan bahwa setiap tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
“Semoga hasil pemetaan ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita jaga Pilkada ini dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi”, harapnya.
Ketua Bawaslu Papua Barat, Elias Idie dalam sambutannya menyampaikan, pemetaan kerawanan papua barat menjadi komitmen bersama tidak hanya pihak Bawaslu namun tanggung jawab semua pihak untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat.
Senada, Kordiv P2H Bawaslu Provinsi Papua Barat, Menahen Sabarofek menjelaskan bahwa definisi kerawanan pemilu adalah segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis.
Sehingga memetakan Potensi Kerawanan di wilayah Provinsi Papua Barat, Melakukan proyeksi dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pemilu dan pemilihan, serta Menjadi basis untuk program pencegahan dan pengawasan tahapan Pemilu dan pemilihan menjadi tujuan kegiatan sosialisasi dilaksanakan.
Ia menyebut 4 dimensi dan sub dimensi peta kerawanan yakni konteks sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi.
Penulis : Tesan