Manokwari, TopbNews.com – Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat melaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Provinsi Papua Barat tahun 2024.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plt Sekretaris Daerah Papua Barat, Yacob Fonataba dan akan berlangsung selama dua hari, tanggal 21- 22 Agustus.
Plt Sekda Papua Barat, Yacob Fonataba menyampaikan, salah satu tantangan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan adalah bagaimana meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat.
“Kontribusi pengerja sawit tidak terlepas dari meningkatnya kinerja ekspor baik yang berasal dari CPO maupun ragam produk turunannya. Namun demikian berkelanjutan industri kelapa sawit masih menghadapi tantangan salah satunya berkaitan dengan bagaimana meningkatkan komitmen para pihak yang terlibat”, tutur sekda.
Ia mengatakan, kelapa sawit merupakan komoditi unggulan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional di Provinsi Papua Barat. Sesuai dengan intruksi Presiden nomor 6 tentang rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tahun 2019-2024, mengamanatkan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota, agar pelaksanaan rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangan masing-masing.
“Instruksi Presiden mengamanatkan kepala daerah, untuk menyusun rencana aksi dan menerapkan dalam berbagai kebijakan daerah serta membentuk tim pelaksanaan daerah”, ujarnya.
Ia menyebut, Papua Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit dengan luas ijin usaha perkebunan yang telah diterbitkan seluas 97.566.5 hektar.
“Yang sudah di tanam seluas 45.000 hektar, yang tersebar di Kabupaten, Manokwari, Bintuni dan Fak-fak”, katanya.
Lanjutnya, peran kelapa sawit bagi pembangunan nasional yaitu memberikan kontribusi PBB nasional, menyerap lapangan pekerjaan dan sumber devita export dan non migas.
“Tahun kemarin berdasarkan hasil evaluasi, kelapa sawit menyumbang PBB tertinggi untuk Indonesia”, ujar Yacob Fonataba.
Oleh karena itu diperlukan desain strategis perencanaan pembangunan kelapa sawit yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan ekologi,
Ia menambahkan, dalam penyusunan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan di Papua Barat ini akan melalui 5 tahapan yakni : Pembentukan tim penyusun, Identifikasi dan pendataan program kegiatan, Perumusan rencana aksi, Konsultasi/uji publik, dan Penetapan rencana aksi.
“Diawali dengan tim penyusunan dan Gubernur sebagai pembina dan Sekda, sebagai ketua tim pelaksana daerah yang bertugas untuk merumuskan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan”, ungkapnya.
Sementara itu, dalam laporan Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Benidiktus Hery Wijayanto mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait kelapa sawit, serta untuk meningkatkan sinergi, kordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
“Kegiatan ini juga merupakan instrumen yang membantu melakukan monitoring dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan terkait kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilakukan”, katanya. (*)
Penulis : Marthina Marisan