Sorong,TopbNews.com – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad resmi melantik unsur pimpinan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) bertempat di Gedung Lambert Jitmau Kota Sorong, Jumat (1/3).
Alfons Kambu resmi menjabat Ketua MRP Papua Barat Daya, didampingi Wakil Ketua I, Susance Saflesa dan Wakil Ketua II, Vincentius Paulinus Baru.
Pelantikan ditandai dengan penandatanganan pakta integritas serta penyerahan palu sidang dari Pelaksana harian (Plh) MRPBD, Mesakh Mambraku kepada Ketua terpilih Alfons Kambu.
Pj Gubernur dalam pernyataannya menyambut baik dan mengapresiasi pelantikan unsur pimpinan MRP Papua Barat Daya sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Pemerintahan di daerah ini.
“Satu tahapan sudah kita lalui dimana kita baru saja melantik pimpinan tetap Majelis Rakyat Papua Barat Daya. Pertama, saya memberikan apresiasi kepada teman-teman MRPBD sudah berhasil memilih pimpinannya. Kemudian yang kedua itu ada keterwakilan suku, keagamaan dan juga ada salah satu wakil ketua yang perempuan. Ini adalah sesuatu yang baik”, ungkapnya kepada wartawan seusai pelantikan.
Dikatakan Musa’ad, bahwa tugas MRPBD sebenarnya sangat strategis karena banyak hal yang memberikan ruang bagi orang Papua untuk ikut menentukan kebijakan-kebijakan bagi OAP di Provinsi Papua Barat Daya.
“Oleh karena itu, saya berharap yang paling utama itu adalah membangun sinergitas, kolaborasi antara Pemerintah Papua Barat Daya, MRPBD dengan DPR PBD. Ini tiga kekuatan atau pilar dengan istilah satu tungku tiga batu. Jadi harus dengan tiga pilar ini bersatu maka tungkunya jadi kuat, ini sangat penting”, jelasnya.
Sebagai Lembaga Representasi Kultural maka MRP Papua Barat Daya kata Musa’ad diharapkan fokus pada bagaimana memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat.
“Hak-hak masyarakat adat ini yang terpenting. Jadi bagaimana melindungi adat dan budaya kita orang Papua khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Termasuk juga kepentingan agama dan melindungi hak-hak perempuan,” tegasnya sembari menambahkan perempuan disini tidak hanya perempuan Papua tapi semua perempuan yang berdomisili di wilayah Provinsi PBD.
MRP Papua Barat tekan Musa’ad juga harus jadi motor penggerak untuk menciptakan toleransi dan menjaga hubungan antar umat beragama di wilayah itu.
“Sehingga dengan tugas-tugas itu, kita harapkan akan tumbuh situasi yang kondusif di Papua Barat Daya dan yang terutama hak-hak masyarakat adat yang harus didapatkan. Jadi tidak hanya bicara aspek politik saja tetapi lebih dari itu dapat terpenuhi seluruh hak-hak mereka di bidang pendidikan dan berbagai bidang lainnya. Itu yang kita harapkan”, tutupnya (*)
Penulis : Redaksi