Manokwari, TopbNews.com – Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Elias Idie, menyampaikan sejumlah catatan evaluasi dalam pelaksanaan Diskusi Ruang Kelas Literasi Demokrasi Sesi ke-4 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung di kanal YouTube resmi Bawaslu Provinsi Papua Barat, Jumat (27/2).
Dalam sambutannya, Elias Idie mengawali dengan menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta, meski diakuinya terdapat penyesuaian waktu pelaksanaan dari pukul 14.00 WIT menjadi pukul 16.00 WIT.
“Kita maklumi bahwa ada perubahan waktu dan tingkat kehadiran peserta masih di bawah angka 70 persen. Ini bagian dari penyesuaian, tetapi tetap menjadi catatan penting bagi kita bersama”, ujarnya.
Ia menyoroti tingkat partisipasi peserta dari kabupaten/kota yang berdasarkan grafik kehadiran menunjukkan adanya stagnasi bahkan penurunan di beberapa daerah pada sesi kedua dan ketiga.
Berdasarkan rekapitulasi yang telah dibagikan oleh Koordinator Divisi (Kordiv), Bawaslu Kabupaten Fakfak tercatat stabil dalam kehadiran, sementara beberapa kabupaten lainnya mengalami tren menurun.
Menurut Elias, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius dan harus segera dibenahi melalui penguatan konsolidasi internal di masing-masing daerah.
“Tidak boleh grafik partisipasi kita stagnan atau menurun. Kalau bisa harus stabil, bahkan meningkat. Ini forum penting untuk penguatan kapasitas kita”, tegasnya.
Selain mengevaluasi aspek kehadiran, Elias Idie juga menyoroti substansi materi yang dibahas dalam sesi pertama hingga ketiga.
Ia menilai isu-isu yang diangkat masih bersifat umum dan belum menyentuh persoalan kasuistik, studi kasus, maupun fakta-fakta empiris yang relevan dengan kondisi di lapangan.
Menurutnya, forum literasi seharusnya mampu menghadirkan pembahasan yang lebih tajam, termasuk mengangkat problematika nyata dalam pengawasan pemilu, kekurangan regulasi, hingga upaya perbaikan tata kelola kelembagaan.
“Materi ke depan perlu lebih kontekstual, berbasis isu lokal, studi kasus, serta memperkaya referensi regulasi. Forum ini bukan hanya ruang berbagi pengetahuan, tetapi juga forum solusi untuk perbaikan kelembagaan dan regulasi ke depan”, jelasnya.
Elias berharap pada sesi keempat dan seterusnya, kualitas diskusi semakin berkembang dengan partisipasi aktif seluruh jajaran Bawaslu kabupaten/kota.
Ia juga mendorong peserta untuk lebih terbuka berdiskusi, berdebat secara konstruktif, serta menyampaikan saran dan masukan berdasarkan pengalaman di daerah masing-masing.
Dengan penguatan partisipasi dan pendalaman materi, ia optimistis Forum Kelas Literasi Demokrasi dapat menjadi ruang pembentukan intelektual sekaligus wadah strategis dalam membangun tata kelola pengawasan pemilu yang lebih baik di Papua Barat.
Dalam sesi tersebut, Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Provinsi Papua Barat, Jhon Charles Imbiri, tampil sebagai pemantik diskusi dengan tema “Mengawal Demokrasi Melalui Pengawasan Partisipatif”.
Diskusi dimoderatori oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, Askanar S. Kapisa, serta menghadirkan Ketua Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, Epianus Rawar, sebagai narasumber.
Jhon Charles Imbiri menegaskan bahwa demokrasi tidak berhenti setelah selesainya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
Menurutnya, seluruh tahapan Pemilu 2024 memang telah dilewati bersama, namun demokrasi sejatinya merupakan proses yang terus berjalan dan hidup di tengah masyarakat.
“Demokrasi bukan hanya diuji saat pencoblosan, tetapi juga dalam keseharian kita sebagai warga negara. Di Papua Barat yang kita cintai ini, demokrasi harus selaras dengan nilai-nilai lokal seperti musyawarah, saling menghormati, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap sesama”, ujar Imbiri.
Ia menekankan bahwa demokrasi bukan sekadar aturan tertulis, melainkan komitmen bersama dalam menjaga kedamaian, keadilan, serta martabat bangsa, khususnya di Tanah Papua.
Terkait tema diskusi, Imbiri menilai pengawasan partisipatif menjadi aspek yang sangat penting dalam memastikan kualitas demokrasi.
Menurutnya, tanpa kolaborasi aktif masyarakat dalam pengawasan, proses demokrasi berpotensi tidak berjalan maksimal dan rawan terjadi manipulasi maupun berbagai persoalan di lapangan.
“Tanpa keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengawasan partisipatif, maka ruang-ruang pelanggaran bisa saja terjadi. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci”, tegasnya.
Ia juga berharap forum diskusi ini dapat menjadi ruang evaluatif terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya dalam konteks pengawasan yang dilakukan Bawaslu Provinsi Papua Barat.
Evaluasi tersebut dinilai penting sebagai catatan progres dan pijakan dalam mempersiapkan kerangka kerja menghadapi pemilu yang akan datang.
Imbiri turut mendorong kontribusi pemikiran dari narasumber, termasuk jajaran Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama, serta partisipasi aktif masyarakat yang mengikuti kegiatan melalui kanal YouTube resmi Bawaslu Provinsi Papua Barat.
“Forum ini menjadi ruang koordinasi dan refleksi bersama. Kita berharap lahir banyak pandangan, gagasan, dan masukan konstruktif demi penguatan kelembagaan dan perbaikan demokrasi ke depan”, pungkasnya.
Penulis : Marthina Marisan