Manokwari, TopbNews.com – Bawaslu Provinsi Papua Barat menggelar Seminar Nasional bertema “Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan dan Relevansinya dengan Pelembagaan Tata Kelola Partai Politik yang Baik” di Manokwari, Rabu (25/2/2026).
Hadir narasumber nasional dan daerah. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu Papua Barat Elias Idie, Tenaga Ahli Bawaslu RI Dayanto, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Nurlaila Muhammad, serta Anggota KPU Provinsi Papua Barat Endang Wulansari.
Seminar secara daring melalui Zoom Meeting diikuti 202 peserta dari berbagai kalangan penyelenggara pemilu, partai politik, dan pemangku kepentingan.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Elias Idie menegaskan seminar digagas sebagai ruang berbagi pengalaman, pengetahuan, serta praktik empiris yang terjadi di internal kelembagaan partai politik maupun di tingkat stakeholder.
“Secara kelembagaan, proses pemutakhiran data partai politik kita pandang sebagai sarana bagi partai untuk mengelola akuntabilitas internalnya,” ujar Elias.
Ia menjelaskan, terdapat empat aspek utama pemutakhiran data partai politik. Pertama, dinamika kepengurusan partai.
Kedua, keterwakilan perempuan dalam struktur kepengurusan.
Ketiga, keanggotaan partai politik. Keempat, domisili kantor tetap atau kantor permanen partai.
Keempat variabel tersebut menjadi indikator penting dalam memastikan kesiapan partai politik sebagai peserta pemilu. Karena itu, pemutakhiran data dinilai bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari penguatan sistem kelembagaan partai.
Menurut Elias, pemutakhiran data secara berkelanjutan juga merupakan langkah mitigasi terhadap potensi persoalan yang kerap muncul menjelang tahapan pemilu, terutama terkait problem keanggotaan, keterpenuhan kuota perempuan dalam kepengurusan, serta legalitas dan keberadaan kantor tetap partai.
Ia menambahkan, sejak 2025 regulasi telah mendorong pembaruan data partai secara berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab partai politik sekaligus upaya memastikan kebenaran data.
“KPU dan Bawaslu memiliki kepentingan yang sama untuk memetakan kemungkinan potensi masalah di internal partai menjelang proses pemilu. Karena itu, upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini,” tegasnya.
Secara khusus, Elias mengungkap di Papua Barat persoalan keterwakilan perempuan masih menjadi catatan penting.
Selain itu, Bawaslu saat ini masih memiliki keterbatasan akses data karena perannya yang sebatas sebagai pemantau (viewer), sehingga analisis mendalam terhadap persoalan internal partai belum maksimal.
Ia berharap kedepan terdapat penguatan regulasi yang memungkinkan pengawasan lebih komprehensif, bahkan memodifikasi mekanisme pemutakhiran data partai dengan pendekatan serupa pemutakhiran data pemilih, termasuk mekanisme uji petik.
Seminar nasional ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi dan perbaikan bersama, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun praktik kelembagaan partai politik, demi mewujudkan pemilu yang lebih profesional, akuntabel, dan berkualitas di Papua Barat maupun secara nasional.
Penulis : Marthina Marisan