Manokwari, TopbNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat menyampaikan sejumlah catatan penting kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program prioritas daerah. Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II bersama OPD mitra kerja yang berlangsung di Hotel Vietta, Kamis (4/12).
Ketua Komisi II DPR PB, Ahmad Kudus, menegaskan bahwa DPRP terus mendorong realisasi mandatory spending untuk sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah daerah.
Ia menekankan pentingnya penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran serta perlunya menghindari temuan-temuan baru dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Selain itu Komisi II meminta agar serapan anggaran tahun 2025 dipercepat agar pelaksanaan program tidak terhambat dan target-target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana.
Program-program prioritas pemerintah daerah seperti Papua Cerdas turut menjadi perhatian. DPR meminta OPD untuk lebih teliti dalam memverifikasi penyaluran anggaran, sehingga manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kita perlu memastikan bahwa semua program prioritas berjalan tepat sasaran dan memiliki dampak langsung kepada masyarakat”, ujar politisi Partai Golkar ini.
Dalam RDP kali ini, DPR menerapkan mekanisme pembahasan yang lebih disiplin dan terstruktur. RDP digelar selama tiga hari untuk mendalami masukan dari masing-masing OPD.
OPD juga diminta menginput Rancangan Kerja Anggaran8 (RKA) secara paralel.
Selain itu, DPR telah menyiapkan jadwal pembahasan KUA/PPAS sebelum masuk ke sidang Paripurna.
Adapun pembahasan RKA untuk tahun 2026 dilakukan dalam dua tahap, yakni sesi pemaparan OPD dan pencermatan oleh DPR, kemudian dilanjutkan dengan tahap finalisasi.
Komisi II turut memberi perhatian pada sektor pemberdayaan masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan kampung-kampung.
Ahmad Kuddus menekankan pentingnya peningkatan produktivitas Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) serta perlunya penyelesaian persoalan miskomunikasi antara kementerian dan masyarakat kampung terkait fasilitator program.
Pemisahan masalah teknis dinilai perlu dilakukan agar program pemberdayaan dapat berjalan lebih optimal.
Di akhir pembahasan, DPR menemukan bahwa sebagian besar OPD baru mulai menginput RKA mereka. Kondisi ini dinilai dapat menghambat alur pembahasan dan penyusunan anggaran secara keseluruhan.
Dengan berbagai catatan tersebut, DPR Papua Barat berharap OPD dapat memperbaiki perencanaan, mempercepat serapan anggaran, dan memastikan seluruh program prioritas benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat. (*)
Penulis : Rian Lahindah