Jayapura, TopbNews.com – Masyarakat Kampung Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura palang Kantor Pemerintahan Kampung selama dua hari.
Masyarakat menyampaikan penolakannya terhadap kepemimpinan Penjabat (PJ) Kepala Kampung Holtekamp David Meraudje yang telah usai masa jabatannya dan tidak adanya transparansi penggunaan dana kampung.
Pemalangan yang dilakukan masyarakat membuat pelayanan publik di kantor kampung tidak berjalan normal kembali.
Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru, turun langsung mendengar aspirasi warga, Selasa (16/9) di Holtekamp.
Menemui masyarakatnya, orang nomor 2 di Kota Jayapura didampingi aparat keamanan dan tokoh masyarakat, mendengar langsung apa yang menjadi aspirasi warga.
Terdapat empat komitmen atau kesepakatan mereka yakni :
- Menolak Pj. Kepala Kampung Holtekamp, David Merauje.
- Meminta SK Walikota terkait penunjukan Pj Kepala Kampung segera dicabut karena hanya berlaku enam bulan.
- Menolak adanya perpanjangan masa jabatan Pj. Kepala Kampung.
- Mendesak Pemerintah Kota segera melaksanakan pemilihan kepala kampung definitif.
Warga menyebut kepemimpinan definitif sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aspirasi masyarakat dan tepat sasaran.
Mereka juga berharap proses pemilihan segera dilakukan agar tidak lagi menimbulkan perpecahan atau konflik internal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Walikota Jayapura, Rustan Saru, berkomitmen akan segera mempercepat proses pemilihan kepala kampung sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dirinya juga menegaskan pentingnya keterbukaan informasi terkait pengelolaan dana desa.
Rustam Saru menyampaikan, sesuai arahan Walikota Jayapura, kepala kampung diberikan waktu dua hari untuk menempelkan laporan transparansi penggunaan dana desa tahap I dan tahap II di papan pengumuman kampung. Hal bertujuan agar masyarakat bisa melihat secara langsung peruntukan dana tersebut.
“Jika masyarakat menemukan ada hal yang tidak benar, silakan laporkan kepada kami untuk segera ditindaklanjuti. Transparansi ini penting agar masyarakat tahu kemana dana digunakan”, tegasnya.
Terkait pemilihan kepala kampung, ia menekankan bahwa prosesnya akan dipercepat sesuai mekanisme yang berlaku, dengan tetap memperhatikan syarat administrasi dan pelaksanaan teknis.
“Harapan saya, jika pemilihan bisa terlaksana tahun ini, maka kepala kampung terpilih dapat segera di lantik. Harapan saya, paling lambat Januari 2026 sudah ada kepala kampung definitif. Silakan ajukan calon-calon yang betul-betul mampu, bukan karena uang, tapi orang yang bisa membawa keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat”, ujarnya.
Sementara aspirasi masyarakat yang menolak rencana pemekaran wilayah Holtekamp menjadi sebuah distrik. Ia menegaskan bahwa pemekaran tersebut masih sebatas wacana pemerintah, dengan tujuan utama untuk memperpendek rentang pelayanan publik dan membuka peluang keterwakilan masyarakat di DPR.
“Kami menerima aspirasi masyarakat. Pemekaran ini masih dalam tahap wacana dan merupakan persiapan jangka panjang. Tujuannya agar pelayanan publik lebih dekat dan masyarakat punya wakil di DPR dari wilayah sini”, sebutnya.
Meski melalui proses yang alot, akhirnya Palang Pintu Kantor Pemerintahan Kampung Holtekamp dapat dibuka untuk selanjutnya proses pelayanan publik dapat berjalan normal kembali.
Dia juga mengingatkan warga agar tidak lagi melakukan aksi pemalangan, karena akan menghambat pelayanan publik di kampung. “Kalau kantor ditutup, masyarakat sendiri yang rugi. Pengurusan KTP, bantuan sosial, dan layanan lainnya akan terhambat. Mari kita jaga kebersamaan dan persatuan,” tandasnya.
Kepala Suku Kampung Holtekamp, Terianus Meraujde, menyampaikan rasa bangga terhadap kekompakan masyarakat yang dinilai mampu menyampaikan aspirasi secara tertib tanpa menimbulkan konflik.
“Aspirasi masyarakat ini pada dasarnya untuk memperbaiki kinerja kampung. Saya bangga karena mereka punya pengertian yang luar biasa. Saya juga berterima kasih karena dengan kehadiran Wakil Wali Kota, persoalan bisa diselesaikan dan kantor kampung kembali dibuka,” ujarnya.
Terianus berpesan agar pada pemilihan kepala kampung definitif nanti, masyarakat benar-benar dapat memilih figur yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas membangun kampung. “Jangan salah pilih. Pilihlah pemimpin yang bisa membawa perubahan, menjaga keamanan, dan meningkatkan kesejahteraan warga Holtekamp,” pungkasTerianus. (*)
Penulis : Rachel