Manokwari, TopbNews.com – Aliansi Honorer Nasional (AHN) Papua Barat bersama Forum Honorer 1.002 tahun 2013–2021 menggelar aksi pemalangan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua Barat, Rabu (10/9/2025).
Aksi ini dilakukan untuk menegaskan tiga poin aspirasi utama terkait nasib ribuan tenaga honorer yang hingga kini belum ada kepastian statusnya.
Wakil Ketua AHN Papua Barat, Nofri Mariawasi, dalam wawancara menyampaikan bahwa aksi tersebut dilakukan guna mendesak BKD segera membuka seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT), menolak proses pemberkasan di luar Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait honorer yang masuk dalam formasi 1.002, serta memastikan data honorer tetap berpatokan pada jumlah 1.092 orang yang sudah ditetapkan melalui SK Gubernur tertanggal 25 April 2025.
“Kami mendengar isu bahwa BKD sedang melakukan pendataan baru di luar data 1.092. Itu yang kami tolak. Data 1.092 ini sudah melalui proses panjang sejak 2021 hingga 2025, mulai dari pemberkasan, verifikasi, validasi, hingga sidak di OPD”, tegas Nofri.
Sebelum melakukan pemalangan di BKD, para honorer sempat mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Mereka meminta agar BKN hanya memproses data sesuai SK Gubernur dan melakukan crosscheck sebelum pengumuman resmi.
AHN Papua Barat menegaskan bahwa 1.002 honorer yang akan diangkat harus berasal dari data 1.092, bukan dari nama-nama baru. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya “tenaga siluman” yang kerap masuk dalam proses pengangkatan pada periode sebelumnya.
“Proses ini harus benar-benar jujur dan transparan. Kami tidak ingin ada honorer fiktif masuk. Karena itu, kami mengawal data agar tidak bergeser dari 1.092″, tambahnya.
Nofri juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pertemuan Kepala BKD dengan Gubernur Papua Barat, data 1.002 honorer direncanakan segera diajukan untuk ditandatangani Gubernur dan direalisasikan.
Namun lambannya proses membuat honorer merasa ragu, meski mereka tetap percaya bahwa pemerintah provinsi akan menyelesaikan janji pengangkatan sebelum akhir tahun 2025, sesuai deadline dari Menpan dan BKN.
“Kalau sampai akhir tahun tidak selesai, aksi-aksi seperti ini akan kami lakukan lagi. Kami percaya pada Gubernur karena beliau sudah berkomitmen, tapi kami ingin BKD bekerja cepat, jujur, dan transparan”, tegas Nofri.
Aksi pemalangan ini akan terus berlanjut sebagai bentuk pengawalan data hingga pemerintah benar-benar merealisasikan pengangkatan 1.002 tenaga honorer Papua Barat sesuai janji. (*)
Penulis : Rian Lahindah