Manokwari, TopbNews.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari dalam mewujudkan pendidikan gratis melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 87 Tahun 2025, menjadi sorotan saat gelaran hearing antara Komisi IV DPRK Manokwari bersama sejumlah OPD teknis, Senin (7/7/2025).
Sayangnya, di balik komitmen Pemda, muncul berbagai pertanyaan mendasar soal kesiapan data, teknis pelaksanaan, hingga ketersediaan anggaran.
Hearing yang berlangsung di ruang rapat DPRK Manokwari dipimpin Ketua Komisi IV, Daniel Mandacan, didampingi Wakil Ketua I, Johani B. Makatita serta Wakil Ketua II, Suriyati. Hadir perwakilan Dinas Pendidikan, Bappeda, dan Bagian Hukum Setda Manokwari.
Dalam rapat, DPRK menekankan implementasi pendidikan gratis jangan hanya menjadi wacana politik, tetapi benar-benar matang secara perencanaan dan teknis.
Komisi IV mempertanyakan secara detail isi Perbup, terutama soal apa saja yang digratiskan?, siapa yang mendapat manfaat?, dan bagaimana anggaran disiapkan?.
Tuntutan Transparansi dan Akurasi Data
Wakil Ketua Komisi IV, Johani B. Makatita menekankan pentingnya data yang akurat mengenai jumlah peserta didik yang akan mendapatkan manfaat dari Program Inklusif Tanpa Anggaran Rakyat (PINTAR), program utama dalam implementasi Perbup Pendidikan Gratis.
“Kita juga perlu tahu berapa banyak siswa yang terakomodir nantinya, karena itu menyangkut ketersediaan anggaran. Jangan sampai kita membuat kebijakan besar, tapi ternyata tidak realistis,” ujarnya.
Pihak Dinas Pendidikan melalui Kabid SMP, Pardjiyanti, menyebut estimasi siswa baru tingkat SMA/SMK tahun ini mencapai sekitar 6.000 orang. Setiap siswa akan menerima bantuan senilai Rp1,5 juta berupa seragam, Lembar Kerja Siswa (LKS), dan fasilitas antar-jemput sekolah.
Namun, DPRK masih meragukan angka tersebut mengingat belum ada kepastian tentang kriteria penerima manfaat dan cakupan program. Apakah semua siswa baru akan menerima bantuan, atau hanya siswa Orang Asli Papua (OAP)?
Keterbatasan Anggaran Jadi Isu Sentral
Isu paling krusial dalam pembahasan Perbup ini adalah persoalan anggaran. Plt Kepala Bagian Hukum Setda Manokwari, Fauziah, menjelaskan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan Program PINTAR diperkirakan mencapai Rp21 miliar dan akan bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Namun pernyataan tersebut justru memunculkan keraguan dari anggota DPRK. Menurut mereka, nominal Rp21 miliar dianggap tidak cukup untuk menutupi semua kebutuhan siswa baru sesuai program yang telah dirancang.
“Realita ketersediaan anggarannya bagaimana? Yang hadir hari ini bukan pengambil keputusan. Kita masih butuh penjelasan lebih lanjut terkait ketersediaan anggaran, regulasinya, serta estimasi waktu pelaksanaannya,” kata anggota DPRK, Norman Tambunan.
Senada dengan itu, Suriyati menegaskan bahwa jika memang anggaran belum siap pada tahun ajaran ini, maka tidak perlu dipaksakan. Ia menyarankan agar pembiayaan program diatur dalam APBD Perubahan mendatang agar pelaksanaan berjalan realistis dan tidak memberatkan keuangan daerah.
Program PINTAR: Inovasi atau Sekadar Janji?
Program PINTAR yang menjadi poros kebijakan pendidikan gratis di Manokwari sejatinya merupakan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis keadilan sosial, khususnya bagi siswa OAP. Namun inovasi tersebut berisiko menjadi wacana belaka jika tidak didukung perencanaan matang dan transparansi anggaran.
Dalam paparannya, Fauziah menyebut bahwa program ini mengakomodir pembiayaan seragam hingga lima pasang bagi siswa baru SMK, serta pengadaan bus sekolah secara bertahap. Namun, tidak dijelaskan detail pelaksanaan teknis dan bagaimana mekanisme distribusi bantuan tersebut kepada siswa.
Kesimpulan Sementara dan Langkah Lanjutan
Hearing tersebut belum menghasilkan keputusan final terhadap Perbup No. 87 Tahun 2025. DPRK Manokwari memutuskan akan menggelar rapat lanjutan dengan catatan penting: para pimpinan OPD teknis dan pengambil kebijakan seperti Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Bappeda harus hadir langsung.
“Kita tidak ingin program ini gagal di tengah jalan. Komitmen pendidikan gratis itu baik, tapi jangan dijalankan setengah matang,” tutup Daniel Mandacan.
Dengan semakin dekatnya tahun ajaran baru, publik kini menanti apakah kebijakan pendidikan gratis yang dicanangkan Pemkab Manokwari akan benar-benar terealisasi, atau justru terkendala pada masalah klasik: anggaran dan kesiapan pelaksanaan.
Penulis : Marthina Marisan