Manokwari, TopbNews.com – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, Petrus Makbon bersama Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson Waprak serta Anggota Komisi VI, Yurtinus Mandacan dan Aloysius Siep menerima aspirasi 5 poin Tuntutan yang disampaikan BEM UNIVERSITAS PAPUA, Kamis (10/04).
Lima poin tuntutan tertuang :
- Cabut Revisi UU TNI yang mengancam supermasi sipil dan membuka jalan bagi militerisme dalam ruang sipil.
- Hentikan dan evaluasi seluruh proyek strategis nasional (PSN) di Papua yang tidak melibatkan partisipasi bermakna masyarakat adat dan hanya menguntungkan elite ekonomi-politik.
- Kembalikan fungsi TNI pada tugas pokok pertahanan negara, bukan sebagai aktor pembangunan atau pengendali wilayah sipil.
- Hormati hak masyarakat adat Papua atas Tanah dan kehidupanya sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat (UNDRIP).
- Sahkan UUD masyarakat adat demi menjamin masyarakat yang adil.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, Petrus Makbon mengatakan kehadiran dirinya untuk menerima aspirasi.
“Kamu punya orang tua sama kita ini, jadi kitong datang saat ini untuk trima kamu punya aspirasi, jika tidak puas nanti kita bicara di kantor dan kami siap melanjutkan aspirasi yang telah disampaikan oleh teman-teman sekalian,” ucap Makbon.
Anggota DPR Papua Barat , Aloysius Siep juga menyampaikan lembaga DPR dan MRP berasal dari rakyat, sehingga pihaknya pun siap menerima aspirasi yang telah disampaikan.
Aloysius menambahkan lembaga DPR dan MRP berasal dari rakyat, sehingga pihaknya siap menerima aspirasi yang disampaikan.
Pernyataan juga disampaikan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat, Judson Waprak yang mengingatkan dalam melaksanakan demonstrasi, harus kompak dan tidak boleh hanya 1 atau 2 pihak saja yang terlibat. Menurutnya jika ingin membawa aspirasi masyarakat maka Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari seluruh kampus harus kompak.
“Saya mo tanya hari ini yang pake almamater ini dari kampus STIH Manokwari ada berapa orang dan dari UNIPA ada berapa orang dan kampus lain yang ada di Provinsi Papua Barat,” tegasnya.
Judson mengingatkan seluruh anggota aksi agar menunjukan sikap yang baik dalam menyuarakan hak masyarakat kepada lembaga terkait.
“Kita harus menunjukan sikap orang Papua yang memiliki intelektual yang baik dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, kalo bisa kalian menggunakan jas almamater dan saya menggunakan jas MRP dan kita kumpul untuk bicara secara resmi,” sebutnya.
Judson mengapresiasi aksi tersebut yang dinilainya telah menyuarakan hak masyarakat papua dengan sejumlah kajian yang telah disampaikan, namun ketika menindaklanjuti aspirasi tersebut, pihaknya akan melakukan pengkajian bersama Badan Eksekutif Mahasiswa, sehingga data yang diperoleh lebih akurat.
penulis : Marthina Marisan