Manokwari, TopbNews.com– Sejak pelantikan pada 29 Oktober 2024, Panitia Seleksi (Pansel) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat Jalur Pengangkatan telah melaksanakan sosialisasi di tujuh wilayah adat Papua Barat.
Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme seleksi, persyaratan calon, serta peran penting Dewan Adat dalam proses pengangkatan anggota DPRP.
Namun, pelaksanaan sosialisasi tidak sepenuhnya berjalan mulus. Di Pegunungan Arfak, tim Pansel sempat menghadapi hambatan akses akibat pemalangan jalan oleh masyarakat setempat. Situasi ini memaksa Pansel menunda jadwal sosialisasi di wilayah tersebut dan meningkatkan intensitas komunikasi dengan masyarakat adat untuk mencari solusi.
Meskipun menghadapi tantangan, masyarakat adat dari berbagai wilayah menunjukkan antusiasme dan dukungan penuh terhadap proses seleksi ini. Mereka berkomitmen mengadakan musyawarah adat guna memilih calon terbaik dari masing-masing suku.
“Kunci utama untuk maju sebagai calon adalah rekomendasi dari Dewan Adat. Tanpa itu, calon tidak dapat mengikuti tahapan seleksi,” tegas Ketua Pansel, Yusuf Sawaki dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Kesbangpol Papua Barat, Rabu (4/12) sore.
Dalam Konferensi Pers yang dihadiri Kaban Kesbangpol Papua Barat, Thamrin Payapo, Pansel memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi akan dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, keadilan, dan keterwakilan yang inklusif.
“Semua mekanisme dirancang agar hasil seleksi mencerminkan aspirasi masyarakat Papua Barat secara adil dan demokratis”, tegas Yusuf Sawaki.
Tahapan selanjutnya, yaitu seleksi administrasi, kesehatan dan kompetensi, yang akan berlangsung pada Januari 2025. Pansel berharap proses ini dapat menghasilkan perwakilan DPRP yang benar-benar mampu membawa suara dan aspirasi masyarakat Papua Barat ke tingkat provinsi.
Yusuf menambahkan bahwasannya dukungan masyarakat adat serta komitmen terhadap musyawarah adat menjadi landasan penting dalam menentukan keberhasilan seleksi ini.
Pansel mengajak semua pihak untuk turut mengawal proses seleksi agar berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Barat. (*/KY)