Wondama, TopbNews.com – Dua Pasangan Calon Bupati Teluk Wondama yakni Elysa Auri – Anthonius Alex Marani serta Hendrik Syake Mambor – Andarias Kayukatui (HEMAT) memberikan jawaban atas pertanyaan panelis mengenai program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang bersinggungan langsung di Teluk Wondama.
Program yang dimaksud ialah pembangunan jalan Trans Papua Barat, tol laut, kurikulum merdeka belajar dan lainnya.
Calon Bupati dari pasangan HEMAT, Hendrik Mambor menyatakan ruas jalan nasional Trans Papua Barat yang ada di wilayah Teluk Wondama yakni Manokwari – Wamei, Wamei – Werianggi, Werianggi – Nabire, Werianggi – Wofwer, Wofwer – Kaimana, Wofwer – Fakfak dengan panjang berkisar 500 kilometer (km).
Dalam beberapa pertemuan dengan kementerian serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum hingga mantan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin di Sekretariat Presiden dalam rangka pemaparan program strategis Kabupaten Teluk Wondama, pihaknya telah meminta agar pembangunan jalan itu dipercepat.
“Kami bertemu Wapres kala itu dan saya telah sampaikan, kalau jalan itu hanya dibangun setiap tahunnya cuma 5-10 kilometer, maka itu butuh waktu 50 tahun. Kami minta agar pembangunannya itu setiap tahun bisa 100-200 kilometer supaya lebih cepat selesai,” ungkapnya dalam Debat Ketiga Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Wondama, Sabtu (2/11).
Disisi lain ia menyebut, jalan yang menghubungkan Manokwari dan Teluk Wondama baru dimulai pengerjaannya pada 2019. Kala itu ia mengaku masih menjabat sebagai analis daerah Papua Barat dan terus mendorong sehingga pengaspalan bisa dilakukan lebih lanjut.
“Sekarang sudah aspal dan sudah jalan,” klaimnya.
Untuk tol laut, ia mengatakan pihaknya bersyukur hal itu sudah ada. Meskipun menurutnya pula tol laut belum maksimal, ia memastikan pasangannya akan memaksimalkan tol laut supaya ke depannya, kapal dari Jakarta dan Surabaya dapat membawa material belanjaan pengusaha di Teluk Wondama.
Sementara itu, Calon Bupati dari pasangan AMAN, Elysa Auri menyatakan program pembangunan pemerintah pusat, provinsi dan daerah di Teluk Wondama perlu melibatkan setiap masyarakat dengan menyiapkan sarana gedung, serta penyiapan sumber daya manusia dan peralatan serta lahan.
“Masalah penyiapan lahan itu perlu melibatkan masyarakat, karena yang punya masyarakat. (Pelibatan masyarakat) itu yang disebut sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah,” katanya.
Mengenai jalan, menurut Elysa Auri, pemerintah pusat telah membuka dan masyarakat telah melalui jalan tersebut.
“Masalahnya jalan-jalan lintas yang ada di kampung-kampung, belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Ini salah satu sebab kenapa listrik belum sampai di kampung-kampung,” katanya tegas.
Dia menambahkan, kondisi itu kemungkinan terjadi dikarenakan kebijakan pembangunan hanya ada di tingkat kabupaten dan tidak ada di tingkat kecamatan atau distrik serta tingkat kampung.
Elysa dalam penyampaiannya berharap semua pihak jujur supaya ke depan program yang sudah ada dapat disambung agar bisa terkoneksi dengan program pemerintah pusat.
Anthonius Alex Marani menyambung secara singkat program pemerintah pusat pasti akan di sinkronisasi di daerah. Hanya saja yang menjadi masalah ialah banyak program pemerintah pusat tetapi lahan di daerah yang menjadi masalah. (*/red)