Wondama, TopbNews.com – Dua Calon Bupati Teluk Wondama yakni Elysa Auri serta Hendrik Syake Mambor memberikan jawaban atas pertanyaan panelis untuk mengembangkan ekowisata. Jawaban keduanya disampaikan dalam debat kandidat ketiga di Aula SMP Negeri Wasior, Sabtu (2/11) siang.
Calon Bupati dari Pasangan AMAN, Elysa Auri, mengungkapkan kondisi Teluk Wondama hari ini dengan situasi alamnya mempunyai dampak kepada pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah disebutnya memiliki kewajiban untuk harus melakukan dan mengkaji kembali melalui penelitian untuk mengembangkan ekowisata.
Penelitian menurutnya diperlukan agar pengembangan ekowisata tidak menimbulkan dampak negatif kepada pelayanan masyarakat sehingga pembangunan itu bisa berjalan dengan baik.
“Tentu akan dilakukan upaya-upaya dengan semua stakeholder di daerah sehingga disepakati aturan-aturan yang dilakukan sebagai dasar untuk menangani upaya-upaya yang terjadi dan berdampak pada semua kondisi alam yang ada sehingga tidak menghadirkan dampak-dampak negatif kepada masyarakat,” ungkapnya.
Calon Wakil Bupati dari pasangan AMAN, Anthonius Alex Marani mengatakan, perlu ada regulasi yang melimpahkan kepada camat atau distrik serta desa. Pelibatan semua stakeholder di kampung menurutnya juga perlu dilakukan untuk mengembangkan ekowisata di Teluk Wondama.
“Sehingga mereka juga turut terlibat dan berpartisipasi untuk memajukan perekonomian dari sektor pariwisata dari kampung,” jelas dia.
Calon Bupati dari pasangan HEMAT, Hendrik Syake Mambor menyatakan hampir seluruh wilayah Kabupaten Teluk Wondama ada di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Teluk Cendrawasih (TNTC) dan Pegunungan Wondiboy. Hanya sedikit areal yang masuk dalam status HPK dan HPL.
Oleh karena itu, menurutnya, konsep pembangunan di Teluk Wondama tidak bisa menghindari bagaimana menjaga pelestarian lingkungan yang ada.
“Kalaupun ada yang terpaksa, tentunya kita harus berurusan dengan kementerian dan lembaga,” sebutnya.
Hendrik Mambor menyatakan, sejak 2023 pihaknya telah berupaya untuk membangun di daerah laut. Disebutnya hal itu sudah disetujui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Planologi.
“Kita diberi ruang 48 hektar di wilayah laut untuk direvitalisasi dan kita akan timbun laut untuk zona evakuasi juga zona pembuatan umum untuk berbagai hal yang mulai dibangun pada 2025,” sebut Hendrik Mambor.
Dia menambahkan, pada 2025 juga akan dibangun jalan lingkar laut dengan salah satu tujuannya yakni menyambut Satu Abad Tanah Peradaban dan Sidang Sinode. (*/Red)