Manokwari, TopbNews.com – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Provinsi Papua Barat telah mencapai 80,53 persen per tanggal 15 Desember 2023.
Plt. Kepala Dinas PMK Provinsi Papua Barat, Legius Wanimbo menyampaikan, seluruh program kerja dapat terlaksana dengan baik bahkan tahun ini lebih cepat dari tahun sebelumnya.
Ia memastikan, hingga akhir tahun nanti realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Provinsi Papua Barat akan mencapai 100 persen.
“Tahun ini bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Dan ini juga sesuai dengan surat yang disampaikan oleh BPKAD terkait batas waktu penyampaian laporan tanggal 15 Desember. Dan kami sudah mencapai 80,53 persen, sisa beberapa persen yaitu gaji dan juga TPP bulan Desember masih berjalan dan dibayarkan sehingga serapan anggaran akan mencapai 100 persen tahun 2023”, jelas Legius.
Legius menjelaskan, sejumlah program yang telah dilaksanakan Dinas PMK dengan turun langsung menyerahkan paket bantuan dan melihat kondisi masyarakat baik dalam rangka pengendalian inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, program yang dicanangkan harus segera dilaksanakan dan tepat sasaran kepada masyarakat. Pasalnya bila lambat maka akan terjadi Silpa dan akibatnya belanja untuk kesejahteraan masyarakat tidak dapat terlaksana di tahun berjalan sehingga kesejahteraan tertunda.
“Misalnya kami harus memberikan bantuan air bersih dalam rangka program fasilitasi pemberdayaan masyarakat tapi juga dalam rangka program kemiskinan ekstrem dan stunting. Maka bila kebutuhan ketersediaan air bersih tidak kita kelola dengan cepat di tahun anggaran ini, anggarannya menjadi Silpa akibatnya air bersih tidak dapat kita wujudkan bagi masyarakat. Karena itu kami sangat memahami hal itu sehingga kami segera menjawab kebutuhan masyarakat dengan cepat”, jelasnya sembari menambahkan, selain untuk kesejahteraan masyarakat, perputaran ekonomi juga berjalan dengan cepat.
Sejumlah kegiatan lain yang dilakukan Dinas PMK Provinsi Papua Barat adalah adanya bantuan BBR, terdapat bangunan serba guna, balai kampung yang siap dipakai dan akses ekonomi lainnya yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan proposal yang disampaikan serta hasil reses anggota dewan.
Legius berharap, dari pelayanan yang dilakukan Dinas PMK Provinsi Papua Barat, dari sekian banyak persoalan atau masalah di masyarakat, dapat mengurangi persoalan yang dialami oleh masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya.
“Bahkan dari sisi pembinaan juga yang dilakukan untuk kabupaten terkait pengelolaan dana desa agar segera ditransfer dengan cepat sesuai tahapan dan itu dilakukqn dengan baik. Salah satunya Kabupaten Bintuni yang telah menyampaikan realisasi dana desa dengan baik dan mendapat apresiasi dari Pak Gubernur begitu juga dengan Kabupaten lainnya”, katanya.
Tak kalah penting kata Legius, program kolaborasi lintas OPD juga terlaksana dengan baik sehingga lahirlah kampung terang, kampung perpustakaan, kampung digital dan kampung wisata.
“Dengan realisasi anggaran sisa meliputi gaji dan TPP, yang nantinya akan mencapai 100 persen di akhir tahun, maka sudah tidak ada lagi tugas-tugas yang membebani, sehingga Dinas PMK siap merayakan Natal dan Tahun Baru, karena pekerjaan selesai lebih cepat di tahun ini”, pungkasnya.
Penulis : Tesan